Kabareskrim: Wajar Saya Dekat dengan Komjen Budi Gunawan

Andri Haryanto - detikNews

Irjen Budi W di belakang Komjen Budi

Jakarta - Kabareskrim Irjen Budi Waseso dianggap memiliki kedekatan dengan Komjen Budi Gunawan, Kalemdikpol dan juga Kapolri terpilih yang berstatus tersangka. Apa jawaban mantan Kasespimti ini menanggapi isu kedekatan tersebut?

"Saya Kasespim di bawah Kalemdikpol. Wajar dong saya anak buahnya langsung," kilah Budi Waseso sesaat sebelum mengikuti arahan Wakapolri, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Lemdik Polri yang bermarkas di Ciputat membawahi seluruh lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Polri. Seperti Akpol di Semarang, Secapa di Sukabumi, SPN di daerah-daerah, Sespimti di Lembang Kabupaten Bandung, PTIK di Jakarta, serta sederet sekolah-sekolah pendidikan kepolisian lainnya.

Memang, selama fit and proper test di DPR, Irjen Budi Waseso menempel terus dengan Komjen Budi Gunawan.

Hingga saat dia belum mengetahui alasan pimpinan Polri memilih dirinya untuk duduk di kursi Kabareskrim. Namun dia memastikan akan loyal terhadap Polri.

"Saya ini pejuang, pengabdi, jadi penugasan saya di sisi Polri akan saya abdikan sampai selesai. Insya Allah tidak mencederai organisasi Polri yang membesarkan saya, yang menghidupkan saya. Saya tidak akan jadi pengkhianat bagi Tri Bhrata ini. Saya yakin ini," ujarnya

Jokowi: Tak Ada Istilah Pembersihan Orang-orang Pak SBY

Ahmad Toriq - detikNews

Jakarta - Lewat Facebook, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendengar isu pembersihan 'orang-orang SBY' oleh pemerintah. Presiden Jokowi menepis isu itu, juga lewat Facebook.

"Tidak ada itu istilah 'Pembersihan orang-orang Bapak SBY', kita tidak sedang mengalami 'Patahan Politik', juga tidak sedang dalam pertempuran antar generasi," demikian pernyataan Jokowi yang tertulis di laman Facebook Joko Widodo yang dikutip detikcom, Selasa (20/1/2015). Laman ini mendapat verifikasi dari Facebook.

SBY sebenarnya juga tak percaya dengan isu bersih-bersih itu. Jokowi mempertegas bahwa isu memang tidak layak dipercaya. Sebab, pemerintahan saat ini meneruskan hal-hal baik yang dari pemerintahan sebelumnya.

"Justru sekarang ini perjalanan tatanan pemerintahan dilakukan secara gradual dan juga memperhatikan benang merah segala kebijakan. Kebijakan dimasa lalu yang kurang bagus, kita perbaiki, yang sudah bagus kita tingkatkan," ujar Jokowi.

"Kalaupun ada pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik," imbuhnya.

Bak petir di siang bolong SBY mengungkap isu santer Presiden Joko Widodo membersihkan 'orang-orang SBY'. SBY tak mengungkap dari mana dia mendapat informasi itu. Namun isu itu menjadi bagian tulisan panjangnya yang berjudul Polri Kita. Tulisan itu diunggah di laman Facebook-nya.

"Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga 'provokasi', yang bisa memecah belah di antara kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan 'orang-orang SBY', baik di jajaran TNI, Polri maupun aparatur Pemerintahan. Saya terhenyak," demikian pernyataan SBY lewat Facebook, Senin (19/1) kemarin.

Mantan Wakapolri Oegroseno: Organisasi Polri Sekarang Vakum

Erwin Dariyanto - detikNews

Presiden Jokowi saat mengumumkan pemberhentian Kapolri (Foto: Rusman/Sekretariat Presiden)

Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memberhentikan Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian RI. Sementara pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri ditunda karena yang bersangkutan kini menyandang status tersangka.

Presiden kemudian mengeluarkan keputusan bahwa Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti ditunjuk untuk melaksanakan tugas Kapolri. Pihak Istana menegaskan bahwa Badrodin bukanlah pelaksana tugas (Plt) Kapolri, melainkan Wakapolri yang melaksanakan tugas Kapolri.

Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno justu menyebut dengan posisi saat ini, organisasi Polri dalam keadaan vakum. "Justru sekarang ini (Polri) vakum, Pak Badrodin itu sebagai apa? Kalau mengeluarkan keputusan itu kan Wakapolri, kalau pakai atas nama Kapolri, Kapolrinya siapa?" kata Oegroseno saat berbincang dengan detikcom, Selasa (20/1/2015).

Oegroseno mencontohkan selama ini dalam mutasi atau pengangkatan anggota Polri dalam sebuah jabatan selalu ditandatangani Kapolri.

"Kalau Kapolda sakit atau meninggal, pensiun termasuk serah terima, siapa yang tanda tangan? Misalnya dalam serah terima Kabareskrim Pak Suhardi Alius kalau yang tanda tangan Pak Badrodin sebagai Wakapolri itu bisa di PTUN-kan," papar Oegro.

Hal ini menurut Oegro tak bisa dianggap sepele. Dia pun mengusulkan agar Presiden Joko Widodo segera mengangkat pelaksana tugas Kapolri.

Meski kewenangan seorang pelaksana tugas terbatas, namun dia bisa menandatangani sejumlah surat-surat resmi Kepolisian RI.

Presiden Jokowi Teken Perpres Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Niken Widya Yunita - detikNews

Jakarta - Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 186/2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT). Perpres diteken untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dikutip dari situs Setkab, Selasa (20/1/2015), Jokowi meneken Perpres ini pada 23 Desember 2014 lalu.

"Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya," bunyi pasal 1 ayat 1 perpres tersebut.

Sementara kebutuhan dasar yang dimaksudkan adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan atau pelayanan sosial.

Menurut perpres ini, pemberdayaan KAT bertujuan untuk mewujudkan: a. perlindungan hak sebagai warga negara; b. pemenuhan kebutuhan dasar; c. integritas KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan d. kemandirian sebagai warga negara.

Adapun kriteria KAT meliputi: a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar; b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam; c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan atau d. tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

Demi Polri dan Negara, Komjen Budi Gunawan Disarankan Mundur

Erwin Dariyanto - detikNews

Jakarta - Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno menyebut saat ini Korps Bhayangkara dalam keadaan vakum. Itu terjadi setelah Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri.

Sementara pada saat yang sama Presiden hanya menugaskan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk mengambil alih tugas-tugas Kapolri, bukan sebagai Plt Kapolri. Kekosongan pada pucuk pimpinan Polri menurut Oegro tak bisa dianggap sepele.

Demi institusi Kepolisian RI, Oegro pun menyarankan agar Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengundurkan diri dari proses pencalonan Kapolri. "Surat pengunduran diri itu diajukan ke Presiden dan DPR, dengan alasan dia (Komjen Budi) akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat ini," kata Oegro saat berbincang dengan detikcom, Selasa (20/1/2015).

Setelah Komjen Budi Gunawan mengajukan pengunduran diri, maka Presiden bisa mengulang proses seleksi calon kapolri. Tentu dengan meminta pertimbangan dari Komisi Kepolisian Nasional. "Prosesnya dimulai lagi dari awal," kata Oegro.

Selama menunggu proses seleksi di DPR, Presiden harus menegaskan bahwa Wakapolri diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri.

Saran Oegro setali tiga uang dengan Presiden ke-3 Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie yang juga menyarankan agar Komjen Budi Gunawan legowo 'lengser' dari bursa calon Kapolri.

"Ini bukan mundur, kalau mundur kan itu sudah dilantik. Tapi menyatakan saya tidak bersedia menjalankan tugas seperti disarankan kalian (DPR), tapi saya berusaha dan yakin tidak bersalah. Saya akan menghadapi secara hukum," kata Habibie seusai melayat Bob Sadino di rumah duka Jalan P&K, Cirendeu, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (19/1/2015) malam.